Keterbukaan Informasi Publik PT. Jamkrida Jateng

Keterbukaan Informasi Publik PT. Jamkrida Jateng

Latar Belakang

Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

  1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik
  2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana
  3. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas
  4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dasar Hukum

Peraturan-perundangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PT Jamkrida Jateng adalah antara lain sebagai berikut:

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  3. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  4. Undang-undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
  8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
  9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  10. SK Direksi tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi

Pengertian Informasi Publik

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya.

Pengertian Badan Publik

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan antara lain adalah :

  1. Informasi yang dapat membahayakan negara
  2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
  3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
  4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan
  5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban Badan Publik

Setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang termasuk kategori "dikecualikan". Informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Berkaitan dengan itu, setiap badan publik memiliki kewajiban melaksanakan kearsipan dan pendokumentasian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi dalam tiga kategori berikut:

  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan
  3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi kategori pertama dan kedua harus disebarluaskan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang termasuk kategori "wajib disediakan dan diumumkan secara berkala" antara lain adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, dan informasi mengenai laporan keuangan.

Informasi yang termasuk kategori "wajib diumumkan secara serta merta" yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Informasi yang termasuk kategori "wajib tersedia setiap saat" antara lain adalah daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik tertentu tidak termasuk informasi yang dikecualikan, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi.

Prinsip Pengaturan

Prinsip pengaturan informasi publik adalah sebagai berikut:

  1. Setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses
  2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
  3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang mudah, dan
  4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka, dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar dari pada membukanya.

Manfaat

Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Keterbukaan Informasi Publik memberikan manfaat antara lain:

  1. Adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak
  2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
  3. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabel
  4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
  5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

 

Regulasi Seputar Keterbukaan Informasi Publik

Berikut ini beberapa regulasi yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik :

   
UU No.8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Download
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Download
UU No: 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Download
Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Download
Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Download
Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Download
SK Direksi tentang pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) PT. Jamkrida Jateng Download

Layanan Informasi Publik

  • Informasi Berkala:
  1. Profil perusahaan, struktur organisasi
  2. Laporan tata kelola perusahaan yang baik
  3. Uraian ringkas kegiatan/program yang telah dan yang akan dilaksanakan perusahaan
  4. Program CSR (Corporate Social Responsibility)
  5. Rekrutmen pegawai baru
  6. Laporan keuangan, Laba Rugi dan neraca serta daftar aset dan investasi yang dimiliki secara umum
  7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi serta pengajuan keberatannya dan mekanisme mengajukan pengaduan
  8. Informasi tentang rencana pengadaan barang/jasa di perusahaan
  9. Laporan pembayaran pajak
  10. Hasil penilaian perusahaan oleh auditor eksternal
  11. Kasus hukum yang telah berkekuatan hukum tetap
  • Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:

Laporan keuangan tahunan yang berisikan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala

  • Informasi Serta Merta
  1. Bencana alam yang mempengaruhi operasional PT. Jamkrida Jateng
  2. Bencana non-alam yang mempengaruhi operasional PT. Jamkrida Jateng
  3. Regulasi yang mempengaruhi operasional PT. Jamkrida Jateng

 

Layanan Informasi Berkala

Tentang Jamkrida Jateng

PT Jamkrida Jateng adalah Perusahaan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2014. Perusahaan resmi berdiri pada tanggal 06 Desember 2014 dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah

Selengkapnya >>

Team Manajemen dan Struktur Organisasi

Berikut ini adalah Team Manajemen di PT. Jamkrida Jateng dalam tautan Selengkapnya.

Selengkapnya >>

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan di PT. Jamkrida Jateng dalam tautan Selengkapnya.

Selengkapnya >>

Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT. Jamkrida Jateng dalam tautan Selengkapnya.

Selengkapnya >>

Uraian Ringkas Kegiatan/Program yang Telah dan yang Akan Dilaksanakan Perusahaan

Uraian Ringkas Kegiatan/Program yang Telah dan yang Akan Dilaksanakan Perusahaan PT. Jamkrida Jateng dalam tautan Selengkapnya.

Selengkapnya >>

Program CSR (Corporate Social Responsibility)

Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Jamkrida Jateng dalam tautan Selengkapnya.

Selengkapnya >>

Rekrutmen Pegawai Baru

Rekrutmen Pegawai Baru PT. Jamkrida Jateng dalam tautan Selengkapnya.

Selengkapnya >>

Daftar Aset dan Investasi yang Dimiliki Secara Umum

Daftar Aset dan Investasi yang Dimiliki Secara Umum PT. Jamkrida Jateng dalam tautan Selengkapnya.

Selengkapnya >>

Laporan Pembayaran Pajak

Laporan Pembayaran Pajak PT. Jamkrida Jateng dalam tautan Selengkapnya.

Selengkapnya >>

Hasil Penilaian Perusahaan Oleh Auditor Eksternal

Hasil Penilaian PT. Jamkrida Jateng Oleh Auditor Eksternal dalam tautan Selengkapnya.

Selengkapnya >>

Kasus Hukum yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Kasus Hukum yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap PT. Jamkrida Jateng dalam tautan Selengkapnya.

Selengkapnya >>

Layanan Informasi Wajib Ada

Berikut ini adalah dokumen Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahunan PT. Jamkrida Jateng yang dapat diunduh dengan mengklik link download dibawah

Download

Layanan Informasi Serta Merta

POJK Nomor 3/POJK.05/2017

​POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin

Selengkapnya >>

Perubahan Modal Disetor yang Disetujui Oleh OJK

Surat ​Perubahan Modal Disetor yang Disetujui Oleh OJK

Selengkapnya >>

Alur Permohonan dan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik

Klik Download untuk mengunduh Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik PT. Jamkrida Jateng

Permohonan Data

Dokumen dan Formulir

Formulir Permohonan Informasi Publik PT. Jamkrida Jateng

Klik Download untuk mengunduh Formulir Permohonan Keterbukaan Informasi Publik PT. Jamkrida Jateng
 
 

Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik PT. Jamkrida Jateng

Klik Download untuk mengunduh Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik PT. Jamkrida Jateng

Laporan Pengajuan Layanan Informasi Publik

Data pengajuan permohonan Keterbukaan Informasi Publik:

ID Nama Keperluan Tanggal Pengajuan Status
kip/pengajuan/001 Kartika Dewi Untuk Pendukung Data Skripsi 27 Juli 2017 10:13:37 Diberikan

 

Permohonan dalam proses : 0
Permohonan disetujui : 1
Permohonan ditolak : 0
Total permohonan : 1

Laporan keberatan dari Pemohon klik Disini

Kegiatan KIP PT Jamkrida Jateng

Belum ada informasi yang disampaikan

TOP